Komisi VI Minta Peruri Tingkatkan Kinerja Guna Jawab Tantangan Era Digital

11-11-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji saat bertukar cenderamata usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Karawang. Foto: Ulfi/nr

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji meminta Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) meningkatkan kinerja keuangan dan operasional sesuai fungsinya dalam rangka menjawab tantangan di era digital. Salah satu tantangan tersebut adalah penggunaan pembayaran non tunai atau elektronik.

 

“Peruri memiliki kapasitas yang sangat baik untuk melakukan cetak uang, bahkan Peruri dipercaya untuk mencetak uang dari beberapa negara. Artinya, negara yang mencetak uang di Peruri seperti Nepal, Argentina, dan Peru melihat hasil dari kualitas produksi uang di Indonesia ini,” kata Sarmuji usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi VI DPR RI dengan Kementrian BUMN dan Direktur Utama Perum Peruri, di Karawang, Jawa Barat, Kamis (10/11/2022).

 

Legislator fraksi Partai Golkar tersebut kembali menegaskan bahwa Perum Peruri harus terus beradaptasi terhadap penggunaaan e-money atau pembayaran non tunai yang ada di Indonesia ini. Karena itu, ia menegaskan Komisi VI akan berikan dukungan dan komitmen kepada Peruri untuk back-up pemerintah melakukan pengelolaan negara, misalnya dalam hal e-government.

 

“Agar kinerja perusahaan BUMN ini meningkat dan memberikan benefit kepada negara dan masyarakat,” jelas Sarmuji.


Selain dorongan tersebut, Sarmuji juga menyampaikan bahwa penggunaan bahan baku Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) harus ditingkatkan. Karena itu ia meminta agar Peruri tidak melakukan importasi barang, kecuali kepada barang-barang spesifik yang membutuhkan surat izin impor.

 

“Seperti di bidang teknologi laser untuk pembuatan plat uang dan sebagainya. Kalau memang itu tidak bisa dihindari untuk impor, ya kita memang harus impor. Tetapi sepanjang itu bisa kita sediakan di dalam negeri, misalnya kertas dan sebagainya, kita harus penuhi komponen dalam negeri kita terlebih dahulu,” pungkas Sarmuji. (zul/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...